Gubernur Sebagai Penjaga Keamanankah?

Kamis, 21-06-2018 07:58 WIB    223 VIEWS
Gubernur Sebagai Penjaga Keamanankah?

Konstelasi politik di Jawa Barat (Jabar) bisa dianggap barometer politik nasional. Bagi partai politik (parpol), Jabar merupakan provinsi yang cukup penting untuk meraih simpati pemilih karena termasuk salah satu daerah yang memiliki jumlah pemilih terbesar, sehingga berbagai upaya dilakukan parpol dalam kampanyenya. Sejauh ini, proses kampanye berjalan aman dan damai. Anggapan Jabar sebagai zona merah atau rawan adalah alasan tak berdasar.

Jika hanya alasan keamanan yang dijadikan alasan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk penjabat (Pj) Gubernur Jabar dari perwira Polisi, maka apakah fungsi utama Gubernur hanya sebatas menjaga keamanan? Kebijakan Kemendagri ini jelas berbenturan, mengenai kegiatan anggota Polri di luar kepolisian sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian".

Jadi, berdasarkan ketentuan hukum tersebut, seorang anggota kepolisian hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah dirinya mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Atau jika ditafsirkan secara a contrario ketentuan tersebut berarti, seorang anggota kepolisian yang masih aktif dilarang untuk menduduki jabatan di luar kepolisian.

Mengenai yang dimaksud dengan “jabatan di luar kepolisian” dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian: “Yang dimaksud dengan jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.”

Artinya, jabatan di luar kepolisian itu mencakup segala macam jabatan yang tidak mempunyai sangkut pautnya dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Memaksakan perwira polisi yang belum pensiun menjadi Pj Gubernur merupakan kebijakan yang riskan melanggar undang-undang, cenderung tendensius dan mengundang kecurigaan yang besar.

Lebih-lebih, karena tahun ini merupakan tahun politik, sikap Mendagri hanya menambah kegaduhan politik. Dengan demikian, pada prinsipnya anggota polisi semestinya profesional di bidangnya, menjaga ketertiban dan keamanan, serta menjaga netralitas sebagai aparat penegak hukum dalam mengawal kehidupan demokrasi di tahun politik dengan baik dan benar. Menjadi Pj Gubernur seolah dipaksakan, dan seolah tak ada SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih pantas menjadi Pj Gubernur.

Kebijakan Mendagri ini mencederai demokrasi dan membuat citra pemerintah lebih buruk, tentunya bisa menjadi blunder dan merugikan pemerintah sendiri.

Asep Raydafasha ( Kabid Politik PW  GPII Jabar)