KPU: Masih Banyak APK Ilegal di Bandung

Rabu, 26-12-2018 10:08 WIB    60 VIEWS
KPU: Masih Banyak APK Ilegal di Bandung

WARTABANDUNG.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Suharti menuturkan masih banyak spanduk atau baliho kampanye calon legislatif yang liar atau ilegal. Salah satunya, memenuhi keharusan setiap spanduk atau baliho kampanye didaftarkan ke Dinas Tata Ruang (Distaru) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD).

"Memang masih banyak yang liar karena tidak mendaftar ke Distaru atau Dinas lain terkait pajak. Karena kalau sudah terdaftar maka akan ada stempel dari dinas-dinas tersebut," ungkapnya di kantor KPU Kota Bandung, Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (25/12/2018). Menurutnya terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tersebut, baik partai maupun calon mendaftarkan terlebih dahulu ke dinas terkait. Lebih jauh, meski masuk dalam kategori reklame namun telah dibebaskan dari pajak, sesuai peraturan KPU.

Dikatakannya dengan adanya stempel pada spanduk atau baliho kampanye, maka Satpol PP tidak akan merasa kesulitan menindak APK yang melanggar. Mengingat akan diberikan rambu-rambu, terkait titik mana saja yang boleh pemasangan APK tersebut. "Spanduk dan baliho kampanye terkait partai dan Pilpres sudah didistribusikan. Karena sebagian APK memang disediakan oleh KPU terlebih dahulu," katanya.

Disinggung terkait baliho atau spanduk Caleg yang berisi "Selamat Natal dan Tahun Baru", lanjutnya, hal tersebut tidak menjadi persoalan selama tidak ada unsur ajakan. Diakuinya pemasangan spanduk atau baliho caleg dengan temas tersebut, mulai bermunculan di Kota Bandung. "Jadi memang tipis antara kampanye dan sosialisasi.

Tapi selama tidak ada unsur mengajak atau apapun terkait hal tersebut, maka tidak ada masalah," ujarnya.

Sementara itu, untuk videotron, billboard atau megatron untuk setiap partai maksimal hanya boleh dua pemasangan saja. Sehingga caleg tidak bisa memasang tanpa ada izin dari partainya. "Satu partai paling banyak dua pemasangan baik itu di videotron, billboard maupun megatron. Sehingga kebijakan ada di partai, karena yang mendaftar sebagai caleg cukup banyak," ucapnya. Suharti menambahkan bahwa saat ini sedang dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), yakni bagi warga yang menggunakan hak pilihnya di kota atau daerah lain. "Jadi ketika nanti masa pencobolosan 17 April 2019, tidak bisa melakukannya di tempat asalnya atau warga Kota Bandung yang memilih di luar kota," imbuhnya. (**)