Apple dan Google Bungkam, Pemerintah Arab Saudi Kembangkan Aplikasi Pelacak Istri bagi Para Suami

Rabu, 18-09-2019 11:52 WIB    40 VIEWS
Apple dan Google Bungkam, Pemerintah Arab Saudi Kembangkan Aplikasi Pelacak Istri bagi Para Suami

WARTABANDUNG.COM: Menolak mencabut aplikasi Absher, Apple dan Google dituding ikut membantu diskriminasi terhadap perempuan Arab Saudi. Dikutip dari DailyMail beberapa waktu lalu, aplikasi di dua platform raksasa itu memungkinkan para pria melacak wanita dan menghentikan mereka yang berniat meninggalkan negara Timur Tengah tersebut.

Absher yang tersedia di Google Play dan iTunes store merupakan aplikasi yang dikembangkan  pemerintah Saudi. Aplikasi yang satu ini memungkinkan pria atau wali menentukan kapan dan bagaimana perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya melintasi perbatasan Saudi. Absher bahkan bisa memperingatkan mereka yang hendak melakukannya.

"No escape."

“Fitur perjalanan” Absher ini dianggap sejumlah aktivis serta mereka yang ingin keluar dari Saudi sebagai faktor utama yang membatasi perempuan Saudi menginjakkan kaki di negara lain. Aplikasi ini memungkinkan wali untuk menyatakan ke negara mana saja perempuan  bisa pergi, untuk berapa lama dan  di bandara mana mereka diizinkan pergi. Peringatan akan muncul di layar saat seorang perempuan  meninggalkan area tertentu.

Ini berlaku untuk istri ataupun anak perempuan. Dalam sejumlah kasus beberapa yang mencoba melakukannya berakhir dengan penangkapan. Wali juga dapat dengan mudah melihat izin mana yang aktif dan  jika perlu mereka bisa merevisinya.
Human Rights Watch dan Amnesty International menyatakan keprihatinannya atas aplikasi yang sejauh ini sudah diunduh satu juta kali dari Google dan Apple.

Picu keprihatinan.

“Apple dan Google memiliki aturan terhadap aplikasi yang memfasilitasi ancaman dan pelecehan. Aplikasi seperti ini dapat memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk diskriminasi terhadap perempuan,” ujar Rothna Begum, pakar Timur Tengah untuk Human Rights Watch  kepada The Insider.

Ia menambahkan, dalam mengevaluasi izin suatu aplikasi, penyedia harusnya mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari tujuan aplikasi tersebut, bagaimana aplikasi  digunakan dalam praktiknya, dan apakah ikut memfasilitasi pelanggaran serius. “Perusahaan harus menerapkan pengawasan ekstra pada aplikasi yang khususnya dioperasikan pemerintah,” lanjutnya. (**)