Kenaikan Iuran BPJS, KAMMI Bandung Sebut Pemerintah Mendzolimi Rakyat

Kamis, 31-10-2019 17:39 WIB    233 VIEWS
Kenaikan Iuran BPJS, KAMMI Bandung Sebut Pemerintah Mendzolimi Rakyat

WARTABANDUNG.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019). Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bandung menolak keras kenaikan iuran bpjs dengan alasan apapun.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ahmad Jundi selaku Ketu Umum KAMMI PD Bandung. "Kammi menolak keras kenaikan iuran bpjs dngn alasan apapun. Yang perlu dibenahi adalah manajemen pengelolaan dan screening pendaftaran peserta bpjs bukan terus menaikkan iuran bpjs." Ujar Jundi.

Jundi melanjutkan bahwa prinsip bpjs adalah nirlaba, maka pemerintah harus menanggung seluruh defisit bpjs. "Selain itu bpjs dalam uu no 24 tahun 2011 pasal 4 mengatakan bahwa prinsip bpjs adalah nirlaba, maka pemerintah harus siap menanggung seluruh defisit bpjs" Tegas jundi Fauzan, Kebijakan publik KAMMI Bandung menegaskan bahwa kenaikan iuran BPJS ini sangat mendzolimi rakyat.

"Kenaikan iuran bpjs ini terjadi di awal kabinet baru, seharusnya kabinet baru membawa harapan dan perubahan baru, bukan malah menyesengsarakan dan mendzolimi rakyat kecil. Karena kebijakan ini akan berdampak langsung dengan masyarakat kecil" Tegas Fauzan. (**)