Prodewa Minta Pemerintah Jawab Keresahan Publik Terkait RUU Omnibus Law

Rabu, 11-03-2020 15:08 WIB    100 VIEWS
Prodewa Minta Pemerintah Jawab Keresahan Publik Terkait RUU Omnibus Law

WARTABANDUNG.COM: Aksi unjuk rasa menolak diberlakukannya RUU Omnibuslaw Cipta Lapangan Kerja semakin masif terjadi di seluruh Indonesia.

Aksi penolakan ini bukanya hanya dilakukan oleh elemen buruh, tetapi juga mahasiswa, petani dan masyarakat lainnya. Polemik ini terjadi karena RUU Omnibuslaw ini dinilai menjadi karpet merah bagi investor asing dan para pengusaha namun menjadi mimpi buruk bagi para buruh , petani dan elemen masyarakat lainya.

Progressive Democracy Watch (Prodewa) sebagai lembaga Riset dan Kajian yang fokus membahas persoalan kebijakan publik meminta pemerintah menjawab keresehan publik terkait polemik RUU Omnibuslaw ini.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Prodewa, Fauzan Irfan. "Ini gelombang penolakan sudah masif dimana-mana, inikan bertentangan dengan tujuan RUU Omnibuslaw yang katanya untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat menurut pemerintah. Karena itu saya rasa pemerintah harus menjawab dan mengakomodir keresahan publik, " tegas Fauzan.

Sedangkan Ahmad Zidni selaku Direktur Research and Public Policy Prodewa meminta pemerintah untuk mengkaji ulang RUU Omnibuslaw cipta lapang kerja ini.

"Pemerintah dan DPR RI perlu meninjau dan mengkaji ulang soal RUU omnibuslaw Cipta Lapang Kerja dan mencari solusi yang terbaik atas situasi itu. Mungkin bisa dengan melakukan reformasi agraria sejati dan menciptakan industri nasional" Ujar Zidni.