WARTABANDUNG.COM, Kec. Batununggal — Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Lembaga Visi Nusantara, Yusfitriadi, menilai wacana Pemerintah Kota Bandung untuk menggulirkan pengaturan jam operasional di sektor pendidikan, perkantoran, dan angkutan barang sebagai solusi kemacetan tidak akan berjalan efektif.
Menurutnya, pengaturan tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan kemacetan di ibu kota Jawa Barat, melainkan hanya akan memindahkan masalah.
Terus bergulirnya adu argumen antara Pemkot dan DPRD terkait pengaturan jam operasional kendaraan,hanya menambah masalah yang tidak perlu.
Yusfitriadi lebih mendukung kritik DPRD dan menyebut bahwa kebijakan Pemkot ini bersifat parsial dan hanya memperbaiki sebagian aspek.
“Semestinya, pembenahan regulasi untuk menanggulangi kemacetan dilakukan secara holistik,” ungkapnya saat dihubungi pada Kamis (24/10/2024).
Dia menekankan, ada tiga aspek penting yang perlu dibenahi Pemkot Bandung untuk mewujudkan kota bebas macet, yaitu tata kelola transportasi, infrastruktur jalan, dan sumber daya manusia.
“Ada tiga permasalahan yang perlu disinkronkan. Jangan sampai satu aspek diberikan kebijakan, tetapi sisi lainnya tidak mendapatkan perhatian,” tegasnya.
Yusfitriadi menjelaskan, tata kelola transportasi perlu diperbaiki, terutama terkait armada angkutan umum yang digunakan masyarakat.
Selama ini, angkutan umum yang aman dan nyaman di Kota Bandung belum merata, dan akses ke wilayah pelosok masih minim. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Pertumbuhan volume kendaraan di Kota Bandung yang terus meningkat setiap tahun juga tidak diimbangi dengan penambahan dan pembenahan infrastruktur jalan.
Dari aspek sumber daya manusia, Yusfitriadi menyoroti kurangnya disiplin pengendara dalam berkendara, seperti menerobos lampu merah dan parkir sembarangan.
“Ini terkait dengan mentalitas yang perlu dibenahi. Masih ada orang yang sudah tahu bakal macet, tetapi datang tepat waktu. Jika sudah tahu akan macet, seharusnya berangkat lebih awal,” ujarnya.
Yusfitriadi mendorong Pemkot Bandung untuk lebih fokus pada isu-isu strategis dalam sistem transportasi massal, seperti Bus Rapid Transit (BRT) yang sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
Sistem BRT direncanakan memiliki 21 koridor yang melintasi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang, dengan dukungan 500 armada bus.
Namun, Yusfitriadi menekankan pentingnya integrasi angkutan umum lain, seperti angkot, untuk menjangkau daerah-daerah pelosok.
“Jangan sampai ada BRT yang berjalan, tetapi angkutan kotanya tidak diremajakan dan justru menyebabkan kemacetan di tengah kota,” ungkapnya.
