oleh

Kang Emil Sebut Jabar Catat Kecepatan Rata-rata Suntikan Perhari Paling Tinggi

WARTABANDUNG.COM: Terkait vaksinasi, Kang Emil menyebut Provinsi Jabar menjadi yang paling tinggi dalam kecepatan rata-rata suntikan per hari.

Informasi ini disampaikannya dalam Entry Meeting Pemeriksaan BPK Perwakilan Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (11/10/2021).

Berdasarkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) per 7 Oktober 2021, kecepatan rata-rata harian sudah mencapai 273.675 dosis per hari.

Sedangkan realisasi vaksinasi Jabar per 10 Oktober 2021 adalah 26.703.228 dosis.

Untuk mencapai target herd immunity pada 31 Desember, Jabar masih harus meningkatkan kecepatan rata-rata penyuntikan menjadi 589.728 dosis per hari.

“Karena kami penduduknya paling besar dibandingkan Jakarta. Kemudian fasilitas pusat ngumpulnya di sana, dikasih vaksinnya sama,” ucap Kang Emil.

“Kalau vaksin kita mau selesai sesuai target di Desember, kami butuh 15 juta dosis vaksin per bulan,” sambungnya.

Gubernur Jabar memaparkan, terhitung Oktober Pemprov Jabar baru diberikan 30 juta dari 75 juta vaksin yang seharusnya didapatkan dari pemerintah pusat.

“Sampai Oktober baru dikasih 30 juta dari seharusnya dikasih 75 juta vaksin. Kalau vaksinnya 15 juta dan kecepatan kami 500.000 per hari dapat ke kejar,” ujar Gubernur Jabar.

Baca Juga: Gubernur Jabar, Ridwan Kamil: Lulusan SMK Harus Meninggalkan Kebiasaan Ini Untuk Bisa Kerja

“Realitanya, kami tidak dapat 15 juta per bulan. Kami pernah tes sampai 450.000-an dalam sehari,” imbuhnya.

Kang Emil mengatakan, ke depan, fokus vaksinasi Jabar adalah wilayah aglomerasi seperti Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) dan Bandung Raya.

Untuk wilayah Bodebek yang menjadi fokus adalah Kabupaten Bogor sedangkan di Bandung Raya salah satu yang menjadi perhatian Pemda Provinsi Jabar adalah Kabupaten Bandung Barat.

“Sekarang kami ditargetkan aglomerasi dulu. Bodebek dan Bandung Raya,” tuturnya.

Berkaitan dengan program vaksinasi, BPK Jabar mendukung terciptanya herd immunity pada akhir 2021. Karena itu, BPK Jabar akan melakukan audit vaksin mulai dari hulunya.

Dalam hal ini, hulu yang dimaksud adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma untuk menanyakan terkait dengan distribusi dan penyediaan vaksin.

“Kami sadari persediaan vaksin terbatas. Kami melakukan pemeriksaan di hulunya yaitu penyediaan vaksin. Misalnya ke Bio Farma kenapa ketersediaan vaksin itu begitu lambat sekali,” tutup Agus.*

Redaksi
Author: Redaksi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

News Feed