WARTABANDUNG.COM: Pembangunan Sekolah Rakyat di Bandung diperkirakan terhambat dan tidak akan bisa langsung dieksekusi akibat minimnya ketersediaan lahan bebas di wilayah kota Bandung.
Menurut Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, pemkot Bandung membutuhkan setidaknya 5 hektar untuk area awal Sekolah Rakyat Bandung. Namun, kenyataannya, pemkot hanya sanggup menyediakan maksimal 2 hektar saja.
“Kita diminta untuk menghibahkan 5 hektar. Tidak ada 5 hektar mah. Kita adanya maksimum 2 hektar,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (21/4/2025).
Kondisi geografis dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan membuat permintaan itu sulit dipenuhi. Sebagai solusi, pembangunan Sekolah Rakyat akan menyesuaikan ketersediaan lahan dengan konsep gedung bertingkat.
“Jadi kelihatannya gedungnya harus bertingkat. Bahwa tanahnya jadi tidak memenuhi ya kita bahas aja,” lanjut Farhan.
Menurut Farhan, Sekolah Rakyat ini akan mengusung konsep “satu atap”. Semua jenjang pendidikan disediakan dalam satu kompleks. Sekolah ini ditujukan khusus bagi keluarga penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Sekolah rakyat itu satu atap semuanya. Ada khusus untuk mereka yang layak mendapatkan bantuan sosial. Pembangunannya semua oleh Kementerian Sosial, kita hanya menyediakan lahan,” ujarnya.
Pemilahan warga penerima manfaat dilakukan oleh Kemensos dengan mengacu pada data resmi.
“Itu ada di DTKS, ada PKH. Kita tunggu dulu datanya lengkap. Alhamdulillah sampai sejauh ini Bandung termasuk yang terbaik untuk pengkinian data DTKS,” terangnya.
Farhan juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat berbeda dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).
“Kalau RMP beda lagi. Itu masuknya ke dalam program RMP, bukan Sekolah Rakyat. RMP mah rata-rata sekolah swasta yang musti ditebus, ijazahnya atau apa gitu,” katanya. (*)
