WARTABANDUNG.COM: Proyek pertambangan batuan andesit di Gunung Karang, Desa Karangsari, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, diprotes warga.
Aktivitas pertambangan batuan andesit untuk proyek pembangunan PLTA Upper Cisokan ini mengakibatkan getaran hebat dan polusi udara yang masuk serta mengganggu aktivitas warga.
Kepala Desa Karangsari, Ade Bachtiar, mengatakan jumlah warga terdampak, baik dampak getaran akibat blasting maupun dampak polusi udara, diperkirakan lebih dari 1.000 jiwa.
“Yang terdampak warga di 2 desa, Desa Karangsari dan Sarinagen, dengan rincian ada 7 RT di 3 RW,” ungkap Ade saat ditemui di sekitar lokasi tambang, Senin (28/4/2025).
Ade menjelaskan, lokasi penambangan batu ini merupakan lahan milik PLN yang biasa warga menyebutnya Gunung Karang.
Di gunung tersebut, PLN memanfaatkan sumber daya alam (SDA) berupa batuan andesit sebagai material untuk infrastruktur PLTA Upper Cisokan.
“Kenapa masyarakat bergejolak, intinya bahwa masyarakat merasa terganggu, terutama dalam ledakan dinamit. Lalu debu dari percobaan penggilingan tersebut,” ujar Ade.
PLN menentukan radius aman blasting berjarak 500 meter dari titik ledakan.
Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit rumah yang berada di luar radius itu mengalami getaran hebat hingga tembok mereka rusak saat terjadi ledakan. “Jadi wajar masyarakat mempertanyakan. Karena bagaimanapun juga ada hak masyarakat dan kewajiban perusahaan,” imbuhnya.
Dari hasil asesmen, pemerintah desa mencatat getaran yang diakibatkan ledakan atau blasting untuk membelah batuan di Gunung Karang ini sampai merusak bangunan permanen warga.
“Pada saat peledakan, rumah permanen retak. Lalu rumah-rumah panggung gentingnya pada berjatuhan. Lalu debu, kita di musim kemarau itu genting dan kaca berwarna putih kena debu. Jadi artinya setiap hari warga terdampak menghirup debu tersebut. Kan itu ada dampak kesehatan,” sebutnya.
Baca juga: Puluhan Warga Blokade Perumahan Mewah di Bandung Barat, Diduga Penyebab Banjir
Selain dampak lingkungan, Ade menjelaskan ada 1 tuntutan warga, yakni perbaikan infrastruktur jalan di sekitar lokasi pertambangan.
“Jalan di Gunung Karang kondisinya rusak parah. Warga sudah beberapa kali mengusulkan perbaikan ke desa, tapi karena status lahannya lahan PLN, jadi tidak bisa menggunakan anggaran desa,” paparnya. (*)
